0561 678 3449 / 0561 678 3450
0561 678 3450
0561 678 3450
Hubungi Kami
RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
@rsud_ssma
  • Penyuluhan "Kejang Demam pada Anak"

  • Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional

  • Memahami Urgensi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

  • Penyuluhan Kesehatan "Mengenal Diabetes Mellitus"

  • Cegah Kanker Dengan CERDIK


Temukan Dokter
: - :
Berita & Event

Wednesday | 2019-01-02 11:09:35
Wednesday | 2019-01-02 09:52:52
Friday | 2018-12-14 08:32:26
Sunday | 2018-11-11 21:45:12
Tuesday | 2018-11-06 10:05:20
BPJS Kesehatan Cabut Tiga Peraturannya tentang Layanan Persalinan, Katarak dan Fisioterapi
Friday 2018-12-07 16:23:20 Bagikan ke Share to Facebook Share to Tweeter


Beberapa bulan lalu,  Juli 2018, BPJS Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan yang mengatur penyesuaian manfaat tiga jenis layanan kesehatan yakni layanan persalinan dengan bayi lahir sehat, layanan katarak serta pelayanan rehabilitasi medik/ fisioterapi. Terbitnya ketiga peraturan tersebut menuai polemik diberbagai stake holder kesehatan maupun fasilitas kesehatan. Setelah melalui polemik dan pro kontra yang cukup panjang, tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan yang kabarnya dianggap telah membatasi manfaat layanan pada jenis layanan rehabilitasi medik/fisioterapi, persalinan dengan bayi lahir sehat dan pelayanan katarak akhirnya dicabut dengan terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 12 tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2, 3 dan 5 tahun 2018 tanggal 29 November 2018.

Tiga Peraturan kontroversial Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 2,3 dan 5 tahun 2018 yang mengatur ketentuan tentang penjaminan pelayanan kesehatan pada persalinan bayi lahir sehat, pelayanan katarak dan rehabilitasi medik diketahui berbuntut panjang karena memicu kritik dan protes dari beberapa organisasi profesi kesehatan maupun asosiasi fasilitas kesehatan, salah satunya memunculkan polemik pada layanan Poli Fisioterapi di Rumah Sakit. Akibatnya, Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) sebagai wadah organisasi profesi Fisioterapi merespon dengan mengintruksikan penghentian layanan fisioterapi terkait terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan BPJS Kesehatan Nomor 5 yang mengharuskan layanan fisioterapi melalui Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (Sp.KFR), dimana Dokter Spesialis tersebut dinilai masih langka sehingga menyulitkan beberapa rumah sakit untuk memberikan layanan fisioterapi kepada pasien peserta JKN. Peraturan tersebut juga dinilai oleh IFI tidak sesuai dengan standar profesi Fisioterapi sehingga berdampak pada ketidakjelasan payung hukum layanan fisioterapi di rumah sakit. Disisi lain bahwa layanan fisioterapi sejatinya memiliki angka kunjungan signifikan di rumah sakit. Pelayanan Fisioterapi di butuhkan oleh pasien pasca menderita Stroke. Penanganan upaya rehabilitasi pasien pasca serangan stroke membutuhkan latihan fisik untuk mengembalikan fungsi gerak tubuh. Profesi kesehatan yang memang kompetensinya memberikan penanganan rehabilitasi medik berupa latihan fisik kepada pasien pasca stroke adalah Profesi Fisioterapis.

Pasca terbitnya Peraturan Direktur Jaminan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan tersebut, diketahui beberapa rumah sakit menghentikan sementara layanan fisioterapi terutama pada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau yang lebih umum dikenal sebagai pasien BPJS. Terkait ketiga peraturan tersebut, Kementerian Kesehatan RI melalui Suratnya Nomor HK.07.01/I/3557/2018 tertanggal 18 Juli 2018 meminta agar pihak BPJS Kesehatan menunda pemberlakuan ketiga peraturan BPJS Kesehatan tersebut hingga dibahas lebih lanjut bersama stake holder terkait. Persatuan Rumah Sakit Se-Indonesia (PERSI) juga mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan peraturan tersebut dengan Press Release PERSI tanggal 8 Agustus 2018, dimana PERSI menganggap bahwa ketiga peraturan tersebut dapa berakibat mengurangi manfaat program JKN, merugikan masyarakat, dan dapat mengganggu upaya peningkatan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karenanya PERSI bahkan mengajukan permintaan pembatalan terhadap pemberlakuan ketiga peraturan Direktur Jaminan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan tersebut karena .

Senada dengan PERSI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai wadah organisasi profesi dokter juga menggelar Press Conference pada 2 Agustus 2018 yang pada intinya juga mengajukan permintaan pembatalan ketiga peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan tersebut karena dinilai merugikan masyarakat, mengurangi mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.

Polemik berlanjut hingga Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, tanggal 27 agustus 2018, dimana DPR RI memerintahkan BPJS Kesehatan agar mencabut Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program JKN, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, serta Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 tahun 2018 tentang Penjaminan Rehabilitasi Medik. Komisi IX DPR RI juga mengintruksikan agar Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan untuk selalu melibatkan Organisasi Profesi dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dalam setiap pembahasan peraturan dan kebijakan terkait Pelaksanaan Program JKN.

Pro kontra Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan tersebut berakhir dengan diterimanya gugatan permohonan Uji Materi dari Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) tertanggal 15 agustus 2018. Hasil Uji Materi memutuskan bahwa ketiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keputusan Mahkamah Agung tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 P/HUM/2018. Atas dasar Putusan Mahkamah Agung, maka BPJS Kesehatan mencabut Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2,3 dan 5 tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 12 Tahun 2018. Moga program JKN kedepannya dapat lebih memberikan input positif dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. (As).

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 12 Tahun 2018 dapat di unduh pada Link dibawah ini :

https://drive.google.com/file/d/12r9JvzTOP4CuFG_w_SRQN7ctKiDf6SrM/view?usp=sharing




























BERANDAPROFILEPELAYANANPROMOSI & KEGIATANFASILITASPENGADAANMitra Kerjasama
Copyright © 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak